Ketua MPR, Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk bertukar pikiran menghadapi Pilkada serentak. Keduanya sepakat agar penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) dan aparat (Apatur Sipil Negara, Polri dan TNI) bisa netral. 

Pada 27 Juni, masyarakat akan menentukan pilihannya untuk gubernur, bupati dan walikota di 171 daerah. Ketua MPR meminta penyelenggara Pilkada serentak untuk jujur, adil, dan transparan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

"Banyak masukan-masukan dari masyarakat untuk pentingnya netralitas aparat kita," kata Zulkifli usai pertemuan dengan Prabowo Subianto di rumah dinas Ketua MPR, Senin (25/6/2018). Ikut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua MPR; Ahmad Muzani, anggota DPR/MPR; Yandri Susanto dan Mulfachri Harahap. 

Menurut Zukifli, Kapolri dan Panglima TNI sudah menegaskan aparat harus netral. "Netralitas aparat itu harus dilakukan karena polisi kita adalah polisi Merah Putih, dan TNI kita adalah TNI Merah Putih. Bukan Polri atau TNI kandidat tertentu," tegas Zulkifli. 

Zulhasan; sapaan Zulkifli Hasan juga meminta seluruh aparatur negara untuk netral. "Agar Pilkada serentak ini bisa berkualitas dan legitimate," tuturnya. 

Zulhasan kembali mengatakan bahwa dalam Pilkada pilihan boleh berbeda, tetapi Merah Putih tetap sama. "Jaga persatuan dan kesatuan kita," katanya. 

Prabowo Subanto mendukung pernyataan Ketua MPR. "Saya ikut memperkuat imbauan Ketua MPR. Pilkada 27 Juni nanti dan pemilihan-pemilihan selanjutnya adalah wujud dari demokrasi," ujarnya. 

Menurut Prabowo, demokrasi memungkinkan pergantian pimpinan secara damai dengan asas bisa memimpin dengan izin rakyat. "Kalau memimpin tanpa keinginan rakyat maka tidak ada legitimasi," jelasnya. 

Prabowo percaya rakyat tidak mungkin ditakut-takuti, diintimidasi dengan cara-cara kekerasan. "Pergantian pimpinan adalah hal yang biasa," ujarnya. 

Prabowo juga berharap jajaran kepolisian dan TNI tidak membela salah satu pihak dalam Pilkada serentak ini.  "Adik-adik saya yang aktif di Polri dan TNI, adalah Bhayangkari negara. Janganlah institusi dan lembaga yang penting dan menentukan ini menjadi pembela salah satu pihak," harapnya.